Coming Soon…

Coming Soon…

Coming Soon…

Soon…

Coming Soon..

Judul Film     : Before the Flood
Penulis          : Mark Monroe
Produksi       : National Geographic
Tahun            : 21 Oktober 2016
Durasi            : 1 jam 36 menit

Sebenarnya saya tidak tahu menahu soal film ini sebelum teman saya Noufal dengan semangat mengajak saya nonton film ini di National Geographic Channel. Semantara menontonnya saya merasa tertarik untuk memperhatikan film ini dengan seksama.

Before the Flood menceritakan perjalanan Leonardo DiCaprio sebagai messenger of peace tentang perubahan iklim. Selama perjalanannya DiCaprio mengunjungi beberapa wilayah, bertemu dengan para ahli, ilmuan, politikus, aktifis, dan orang-orang yang mempunyai peran dalam penanggulangan perubahan iklim. Film ini juga memberikan gambaran tentang individu, media, dan kelompok yang tidak percaya dengan Global Warming.

Film dokumenter ini sebenarnya lebih fokus terhadap bagaimana peran fossil fuel dan bagaimana penanganannya terhadap Global Warming. Fossil fuel (minyak bumi, gas bumi, dan batu bara) mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi negara-negara industri karena harganya yang sangat murah dan memproduksi energy yang besar. Beberapa anggota kongres Amerika Serikat bahkan media (Fox News) yang menggiring opini seseorang dengan mengatakan bahwa Global Warming adalah sebuah Hoax karena manusia tidak dapat merubah iklim. Bahkan Gubernur Florida, Rick Scott melarang menggunakan kata “Global Warming” dalam dokumen resmi pemerintah.

DiCaprio mengunjungi beberapa wilayah yang mendapatkan dampak secara menyuluruh. Pada saat mengunjungi Kangerlussuaq, Greenland, ia mendapati turunnya permukaan dataran es sedalam 35 kaki (10 m) selama 5 tahun dan itu hanya ketinggian belum menghitung luas dataran es nya. South Florida, dimana ada fenomena terjadi yang dinamakan Sunny Day Floading, ketika permukaan laut tinggi hingga air masuk ke dalam kota membanjiri jalan-jalan perkotaan melalui saluran drainase yang berada di kota Miami. Indonesia mempunyai hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia dan juga terkena dampak terhadap kehidupan yang berada di hutan tersebut karena ingin membuat perkebunan kelapa sawit yang terkenal sebagai komoditas yang cukup murah dan bahan dasar berbagai produk makanan dan kosmetik. Di Australia dampak global warming menghancurkan ekosistem laut terutama terumbu karang dan akan mengakibatkan ketidakstabilan lebih lanjut yang akan berpengaruh secara dramatis terhadap kesediaan pangan dilaut.

China dan India juga mempunyai ketergantungan dan dampak yang sama terhadap Fossil Fuel dan Global Warming. Di China dampak dari fossil fuel sangat luas, dari lingkungan seperti udara dan air yang akhirnya mempengaruhi kesehatan dan aktifitas sehari-hari. Untuk menanggulangi permasalahan ini media, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah bekerja sama untuk mengurangi ketergantungan terhadap fossi fuel dan beralih ke renewable source. India mempunyai tantangan tersendiri, tingginya angka kemiskinan membuat pemerintah harus fokus terhadap pembangunan ekonomi dan mengeluarkan penduduknya dari kemiskinan tetapi dengan mengurangi penggunaan batu bara, berarti memperlambat pembangunan ekonomi. Penduduk India masih harus menggunakan Bio-Mass sebagai sumber api untuk memasak dan hancurnya sektor pertanian karena hujan yang membanjiri sawah penduduk setempat membuat kondisi India lebih buruk.

Negara-negara pasifik bahkan mendapatkan dampak yang lebih hebat lagi. Kiribati, negara kepulauan di Oceania harus mengevakuasi dengan cara membeli sebuah pulau di negara kepualuan Fiji karena dampak banjir, puting beliung, dan beberapa tahun lagi akan tenggelam, dan para penduduk dapat bermigrasi bahkan harus bermigrasi karena tidak mempunyai pilihan lagi. Palau, negara terpisah menjadi pulau-pulau karena naiknya permukaan air laut.

Dampak dari naiknya suhu walaupun 1°. Naik dalam 1° mempunyai dampak badai, kekeringan. Sebelum 2° terumbu karang akan hancur, pada 3° akan ada heatwave dan membuat sebagai wilayah tidak layak hidup dan berbagai pertanian hancur.

Ahli dari Jerman yang sekarang menjadi peneliti di Penn State University, Dr. Michael, mengemukakan bahwa naiknya suhu global memang fluktuatif, tapi setelah revolusi industri suhu kemudian naik dengan sangat signifikan dan grafiknya seperti tongkat olahraga hockey. Setelah mempublikasikan penelitiannya, Dr. Michael mendapatkan ancaman, diolok-olok, dan dikritik. Ia mengatakan bahwa beberapa perusahaan besar menggunakan Think Tanks dan Front Groups dan individu yang mempunyai kredensial yang baik dan ingin menjual kredinsial untuk mengatakan bahwa Global Warming ialah sesuatu kebohongan. KOCH Industries salah satu korporasi besar di America Serikat yang mempunyai kebutuhan tinggi terhadap Fossil Fuel dan membuat organisasi American for Prosperity sebagai Front Group untuk mempengaruhi. Tidak hanya menggunakan organisasi tidak tanggung-tanggung mereka pun membiayai pada anggota kongres seperti Ted Cruz, James Inhofe, Paul Ryan, Mich McConnel, dan masih banyaknya lainnya sehingga dapat menghambat undang-undang untuk menanggulangi Global Warming.

Tidak hanya pemaparan masalah, Before the Flood juga memberikan solusi yang bisa dilakukan baik individu, kelompok, maupun pemerintah. Ternak sapi membutuhkan lebih dari 70% produksi pertanian terlebih lagi memproduksi methane, setiap 1 molekul methane sama dengan 23 molekul karbodiksida dan mayoritas methane yang ada di bawah atmosphere berasal dari ternak. Hal yang mudah ialah mengurangi konsumsi daging sapi dan berailih ke daging ayam dan sayur/buah. Elon Musk, pendiri tesla, spacex, dan paypal mempunyai ide untuk membangun sustainable power yaitu Gigafactory dengan menggunakan solar panel dan mensupply listrik ke beberapa daerah. Selanjutnya, carbontax, dimana memberikan pajak pada penggunaan fossil fuel. Tapi jelas kebijakan ini tidaklah popular sehingga carbontax jarang digunakan. Jika mau merubah kebijakan politik, yang harus pertama diubah ialah opini public, jika opini public telah popular untuk suatu isu, maka pejabat akan mengikuti opini public tersebut karena politikus selalu mengambil kebijakan untuk sesuatu yang popular.

Dalam lingkup international, Di Caprio mewawancarai Menteri Luar Negeri, John Kerry. Kerry mengatakan bahwa AS dan China akan bekerja sama dan mengeluarkan statmen terhadap Global Warming pemerintah negara-negara lain akan membuat langkah yang konkrit. Para pemimpin dunia untuk menyapakati secara bersama di COP Paris. Paris Agreement mempunyai aturan untuk mengurangi suhu global sebanyak 2°, tapi tidak ada aturan mengenai cabontax, hukuman, atau faktor pemaksa. Walaupun setelah di ratifikasinya Paris Agreement, kongres AS ingin segera menariknya karena menghambat perekonomian. Presiden Obama mengatakan bahwa Pentagon telah menetapkan bahwa Global Warming bukan lagi masalah lingkungan tapi masalah keamanan national karena sebagian besar penduduk hidup di daerah pesisir, jika permukaan naik akan terjadi ketidakstablikan yang diakibatkan karena migrasi penduduk.

Pada bagian akhir dalam film ini, wawancara dilakukan bersama pemuka agama Pope Francis dan Ilmuan NASA. DiCaprio mengunjungi Pope Francis. Pope Francis mengluarkan dokumen untuk segera mengambil aksi tentang permasalahan lingkungan yang dihadapi. Sebagai salah satu pemuka agama global Pope, mengajak untuk menerima ilmu modern dan bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang ada, tentunya ini adalah sesuatu yang baru. Ilmuan NASA Piers Sellers menjelaskan bagaimana pergerakan udara, arus laut, dan faktor alam lainnya pada masa Global Warming ini. Walaupun telah divonis hidup tidak lama lagi, Sellers tetap memandang positif terhadap kemampuan manusia, manusia lain hanya perlu dibuka matanya untuk bisa mengambil sikap.

Akhir dari film ini memberikan solusi terhadap global warming ialah mengkonsumsi dengan cara yang berbeda dengan cara apa yang dibeli, apa yang dimakan, dan bagaimana mendapatkan energy. Selanjutnya memilih pemimpin yang mau melawan perubahan iklim.

Film ini tidak terlepas dari atmosphere pemilihan Presiden AS. Dapat dilihat dengan jelas beberapa cuplikan-cuplikan yang menolak akan adanya Global Warming berasal dari Partai Republik. Bahkan sepotong klip kampanye Donald Trump yang tidak mempercayai isu ini pun dihadirkan. Sedangkan tokoh-tokoh Partai Demokrat seperti mantan presiden Bill Clinton, mantan wakil presiden Al Gore, Obama, dan John Kerry diberikan tampakan sebagai partai dan tokoh yang mempunyai perhatian akan Global Warming.

Kritik terhadap film ini pun tetap berdatangan karena gaya hidup DiCarprio. Sebagai aktor dia memang diragukan karena tidak mempunyai latar belakang akademik terhadap Global Warming. Terlebih lagi beberapa perjalanan DiCaprio memakai pesawat Jet Pribadi dan tentunya ini menjadi sorotan media-media yang tidak percaya terhadap Global Warming.

Sama dengan film yang dibuat oleh mantan wakil presiden AS, Al Gore yaitu An Inconvenient Truth film ini tentunya ingin mengedukasi penduduk dunia tentang adanya Global Warming. Sesuatu yang unik dalam film documenter ini ialah, meliput secara langsung kejadian-kejadian diseluruh dunia yang terkena dampak dari Global Warming. Tidak hanya itu, Natgeo juga berusaha untuk meliput seluruh komponen yang mempunyai pengaruh dan kepentingan terhadap isu ini seperti para ahli, politikus, ekonomis, pemuka agama, aktifis, dan lainnya. Jelas film ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap bagaimana memandang Global Warming.

Judul Buku    : Bebas Dari Neoliberalisme
Penulis           : Mansour Fakih
Penerbit         : INSSIST Press
Tahun              : 2010 (Pertama kali 2004)
Jumlah Hal.   : xi + 161

Neoliberalisme dan kemiskinan merupakan isu yang menjadi trend dalam satu decade terakhir ini. Kebijakan pemerintah yang ingin mengrurangi kemiskinan dengan menjalankan kebijakan Neoliberalisme merupakan sebuah kontra-produktif. Para penganut paham ekonomi neoliberalisme meyakini bahwa dengan kebijakan kompetisi bebas pertumbuhan ekonomi dapaat dicapai. Kemudian pasar bebas dimana harga yang akan menyusaikan dengan kondisi apakah barang tersebut tersedia atau langkah, bahkan pertimbangan apakah akan ada seseorang yang melakukan investasi atau tidak. Faktor tersebut akhirnya menandakan apakah sesuatu dapat di produksi atau tidak. Tentunya kebijakan ini tidak terlepas dari bimbingan invisible hand dimana setiap individu mendapatkan berkah dari keputusannya masing-masing. Ketika kekayaan terkumpul kepada segilintir orang, akan terjadi yang disebut trickle down ke masyarakat yang lain.

Tidak jauh berbeda dengan kebijakan ekonomi liberal sebelum terjadinya Great Depression pada tahun 1930, neoliberalisme hadir dengan wajah yang lebih baru. Great Depression dimana terjadi stagnasi pertumbuhan dan akumululasi kapital yang salah satunya akibat dari proteksi, keadilan sosial, kesejahteraan bagi rakyat, dan tradisi adat pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat dan sebagainya. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama kapitalisme kemudian hadir dan menggunakan strategi baru yakni mehinglangkan segenap rintangan investasi, pasar bebas, perlindungan hak milik intelektual, good governance, penghapusan subsidi dan program proteksi pada rakyat, deregulasi, dan penguatan civil society serta anti korupsi.

Bentuk dan pola penjajahan juga telah berubah. Negara yang pernah dijajah telah memasuki masa post-kolonial atau State Led-Development, modus penjajahan tidak lagi dilakukan secara langsung namun menggunakan teori dan ideologi. Masa ini dapat diliat dengan berbagai tanda, yang diantara lain kemerdekaan secara fisik, namun negara penjajah masih mendominasi dengan teori dan kebijakan perubahan sosialnya. Inilah sesungguhnya teori pembangunan yang menjadi alat dominasi bagi negara-negara penjajah untuk melanggengkan kekuasaan dan ketergantungan negara dunia ketiga. Dengan kata lain fase lanjutan dari penjajahan ini tidak lagi melalui penjajahan secara fisik, melainkan berupa hegemoni yakni dominasi cara pandang, ideologi, dan diskursus melalui produksi pengetahuan.

Kemudian developmentalisme sebagai sistem kapitalisme negara menjadi model pembangunan yang mengglobal. Teori pertumbuhan oleh W.W. Rostow diadopsi oleh era Orde Baru dengan tahapan-tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman  menggunakan teori Rostow untuk menarik negara-negara yang pernah dijajah dan juga membendung perkembangan sosialisme-komunis pada masa Perang Dingin di tahun 1950an. Tetapi pada akhir 1980an State Led-Development ini mendapatkan tantangan pada masa Ronald Reagan menjabat sebagai Presiden AS. State Led-Development kemudian hancur pada tahun 1990an dan membawa korban negara-negara model yang menganutnya, negara Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tetapi anehnya, kegagalan dari State Led-Development dinyatakan karena alasan korupsi dan nepotisme, sehingga kepercayaan terhadap liberalisme terlegitimasi dan negara model yang dianggap bersalah.

Salah satu contoh model pembangunanisme pada era Orde Baru ialah Revolusi Hijau. Revolusi Hijau ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pada masa itu. Diskursus Revolusi Hijau dianggap sebagai modernisasi pengelolaan pertanian sehingga menggusur pengetahuan-pengetahuan yang tradisional yang non-positivistik. Mulai dari cara bertani berserta benih-benih dan formasi sosial nonkapitalistik berubah di pedesaan. Kaum perempuan pun tergusur dari pertanian karena dianggap bahwa hanya laki-laki lah pemimpin rumah tangga, akibatnya informasi tentang modernisasi pertanian hanya sampai ada kaum laki-laki saja dan tidak menyentuh kaum perempuan padahal kaum perempuan mempunyai andil yang sangat besar dalam perihal produksi khususnya selama musim panen. Tidak hanya pada manusia, lingkungan pun mendapatkan dampaknya. Di Jawa misalnya, selama 7 tahun revolusi hijau rata-rata per hektar penggunaan pupuk kimia naik 50% tiap tahunnya, sedang penggunakan pestisida naik dua kali lipa perhektarnya. Kedua hal ini jelas menghancurkan ekosismtem lingkungan pedesaan dan juga menceptakan ketergantungan.

Peran negara dalam pembangunanisme ialah menjadi komando segala kebijakan ekonomi. Pertembuhan ekonomi secara kuantitatif jangka pendek memang mampu mengatasi permasalahan produktivitas padi, tetapi agar memisahkan pandangan kita dengan redesionisme dan melihat secara jangka panjang, maka akan terdapat permasalahan-permasalahan. Dalam diskursis Revolusi Hiijau, pengatuahuan adalah power maka penetahuan dan budaya petanipun dikontrol. Pengetahuan postivistik ini berhasil melakukan disempower atau menggusur pengetahuan mereka yang telah bertani selama ribuan tahun dan juga dampak yang telah disebutkan diatas.

Perkembangan ekonomi neoliberalisme yang ditandai dengan pembaharuan model ekonomi liberalisme tidaklah terlepas dengan perjalanan pemikiran lainnya. John Maynard Keyness adalah salah salah satu pemikir alternatif sejak terjadinya Great Depression. Keynes dengan gagasan nya full employment mengatakan bahwa buruh mempunyai peran strategis dalam perkembangan kapitalisme dan Bank Sentral juga mempunyai peran penting dalam pembukaan lapangan pekerjaan. Gagasan ini kemudian diadopsi oleh Presiden AS Roosevelt sebagai program New Deal dan dianggap berhasil karena berhasil mengeluarkan rakyat AS. Sejak itulah peran pemerintah dalam perekonomian dapat diterima lebih baik oleh masyarakat.

Tetapi bangkitnya peran negara dalam bidang ekonomi dan tenggelamnya paham neoliberalisme membuat korporasi-korporasi global ingin merebut dan mengembalikan sistem liberalisme. Hal ini disebabkan karena menurunnya pendapatan korporasi global sehingga melalui corporate globalization, mereka merebut kembali paham liberalisme bahkan dalam skala global.

Untuk melancarkan strategi neoliberalisme maka dibuatlah kesempatan konsensus yaitu Washington Consenssus, kesepakatan dimana para pembela ekonomi privat terutama perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengontrol dan menguasai ekonmi international dan dapat mempengaruhi opini secara global. Pada intinya paham neoliberalisme berdasarkan pertama, biarkan pasar bekerja dan lenyapkan kontrol atas harga, biarkan pasar bekerja tanpa distorsi. Kedua, kurangin pemborosan dengan memangkas semua anggara negara yang tidak produktif seperti subsidi untuk pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya). Ketiga, deregulasi ekonomi karena batasan yang ada dapat mengakibatkan mengurangnya keuntungan. Keempat, keyakinan terhadap privatisasi, dengan alasan keyakinan terhadap persaingan bebas dan demi efisiensi dan mengurangi korupsi. Kelima ialah menghilangkan keyakinan gotong royong, kebersamaan, barang-barang publik dan digantikan dengan tanggung jawab individual.

Tentunya mitos-mitos tersebut ternyata tidak benar adanya. Pertama, bahwa dengan perdagangan bebas akan menjamin murahnya harga dan kelaparan tidak terjadi, kenyataannya perdagangan bebas malah menaikkan harga. Kedua, bahwa WTO dan Trans National Companys akan memproduksi pangan yang aman, kenyataannya TNCs menggunakan rekayasa genetika dan penggunaan pestisida dan racun kimia yang justru lebih membahayakan. Ketiga, kaum perempuan akan diuntungkan dengan pasar bebas, kenyataannya petani perempuan semakin tersingkir. Keempat, bahwa paten akan melindungi inovasi dan pengetahuan, kenyataannya paten dan hak kekayaan intelektual dibidang mikroorganisme selain melegalisasi malah mencuri keanekagraman hayati petani serta bibit dan menjualnya kembali. Kelima, bahwa perdagangan bebas akan dibidang pangan akan menguntungkan konsumen karena banyak pilihan dan harga murah, kenyataannya perdangangan bebas malah menguntungkan TNC dan memarginalkan negara Dunia Ketiga sehingga negara Dunia Ketiga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban konstitusinya dalam bidang keamanan dan persediaan pangan.

Walaupun negara seperti Amerika Serikat sangat getol dengan upaya menegakkan kebijakan neolib namun pemerintah AS sendiri tidak sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut. Dengan kebijakan Farm Bill, pemerintah AS membantu perusahaan Agribisnis besar untuk memasarkan produk mereka yang pasarnya sudah mulai jenuh.

Setelah melewati tahap konsensus agar kebijakan neoliberalisme dapat lebih memaksa lagi maka diinstitusikanlah menjadi IMF, WTO, dan World Bank. Kebijakan ini tentunya juga masuk ke Indonesia, melalui kebijakan Strutctural Adjusmetnt Program pada tahun 1998 dengan “membantu Indonesia mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Program tersebut tidak lain ialah paket kebijakan neoliberal yang mempunyai ciri-ciri yakni menghilangkan intervensi pemerintah, liberalisasi perdagangan, dan memperlancar arus modal asing.

WTO juga merupakan ancaman yang nyata pada kaum miskin dan masyrakat secara keseluruhan karena pertama, WTO lebih memprioritaskan nilai perdagangan dan komersilisasi sebagai nilai dasar dan mengabaikan nilai-nilai lain seperti keadilan sosial, kemanusiaan, maupun solidaritas sesama umat manusia. Kedua, WTO merupakan organisasi yang tidak demokratis yang lebih mementingkan TNCs. Ketiga, merupakan tatanan imprealisme global yang tidak hanya berkuasa untuk meregulasi ekonomi global, melainkan juga berkuasa mengatur secara aktif perdagangan, investasi global, serta berkuasa memfasilitasi perdagangan dan investasi global diatas pembangunan ekonomi.

Sangat beragam kebijakan Neoliberalisme yang menjadi ancaman terhadap umat manusia, kebijakan tersebut dapat berupa privatisasi. Dalam buku ini privatisasi yang dibahas ialah privatisasi atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Privatisasi sesungguhnya merupakan bagian dari corporate led-globalization dimana sistem ekonomi ini didesak oleh korporasi global. Kebijakan privatisasi dan komodifikasi layanan publik maupun kebijakan untuk komersialisasi dan privatisasi sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik komunal seperti air, udara, dan keanekargaman hayati dan genetika. Selain itu nyata kebijakan neoliberal tersebut lebih terlihat pada sektor kesehatan dimana setelah diprivatisasi maka selanjutnya disebut “Puskemas Mandiri” dan juga Perguruan Tinggi Negeri yang menggunakan istilah “Otonomi Kampus”.

Privatisasi secara umum dapat dimaknai sebagai proses sistematis untuk memindahkan status kepemilikan Badan Usaha Milik negara atau kekayaan publik lainnya dari tangan seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik modal perorangan. Agar mendapat dukungan publik privatisasi dibungkus dengan rapi seakan privatisasi merupakan upaya menyelematkan dan menyehatkan dari korupsi. Malah yang sering terjadi perusahaan besarlah yang melakukan upaya korupsi. Perusahaan milik negara memang bagaikan buah simalakama, jika dilanjutkan tanpa sistem pengawasan yang baik akan menjadi sumber korupsi dan pemerasan. Namun peran Perusahaan milik negara tetap menjadi sentral dalam pembangunan negara.

Dalam akhir bukunya almarhum Mansour Fakih berupaya untuk mengajak kaum miskin untuk bersatu melawan kebijakan neoliberal. Perlawanan tersebut bisa dalam bentuk pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum miskin atau bersatu dalam organisasi-organisasi non pemerintah yang mempromosikan keadalian sosial.

Walaupun buku ini pertama kali terbit pada tahun 2003 namun beliau dapat melihat prospek kebijakan neoliberal di Indonesia. Permasalahan seperti privatisasi dan juga tekanan-tekanan dari institusi-institusi international yang mempromosikan kebijakan neoliberal masih terjadi hingga kini.

Buku ini sangat kaya akan dasar-dasar pemahaman neoliberalisme dari lahirnya, kebijakannya, dan juga saran untuk melawannya. Tidak hanya itu beliau juga mencoba untuk memberikan contoh kasus Revolusi Hijau, dimana sebagain masyarakat masih memandangnya sebagai pencapaian tanpa melihat dampak dalam jangka panjang.

Judul Buku      : Melawan Liberalisme Pendidikan
Penulis             : Darmaningtyas, Edi Subkhan, Fahmi Panimbang
Penerbit          : Madani
Tahun               : 2014
Jumlah Hal.    : xxv+342

Liberlisasi pendidikan di Indonesia telah berlangsung lama. Setelah tumbangnya rezim Soeharto babak baru pendidikan di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negara sebagai Badan Hukum oleh pemerintahan transisi yang saat itu dipimpin BJ Habibie sebagai Presiden. Kemudian dikeluarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh pendidikan di Indonesia dari Pendidikan Dasar, Menengah, Atas, dan Tinggi. Pasal 53 UU No. 20 Tahun 2003 mengatur tentang pentingnya pembentukan badan hukum pendidikan utuk penyelanggara pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan perguruan tinggi, yang kemudian berdasarkan pasal tersebut maka  pemerintah membuat RUU Badan Hukum Pendidikan.

RUU BHP sempat timbul tenggelam pada tahun 2003, 2005 dan akhirnya disahkan pada tahun 2008. Pada saat disahkannya kritik dari public pun datang, kritik tersebut hadir karena menganggap UU BHP menekankan terkait tata kelola badan hukum pendidikan layaknya korporasi, yang misi utamanya mencari untung, kerja yang lebih efisien dan produktif sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk melakukan investasi yang lebih besar lagi. Privatisasi yang artinya penyerahan pelayanan dari public ke swasta dan Liberalisasi yang menawarkan pelayanan public ke pasar bebas (mekanisme pasar) dengan sedikit atau bahkan tidak adanya campur tangan dari pemerintah (peran pemerintah hanya sebagai regulator) [1] menjadi nyata di tanah Indonesia ini.

Dengan tekanan massa yang sangat luas dari berbagai kelompok maka pada 31 Maret 2010 dibatalkan oleh Mahakama Konstitusi. Tetapi gagasan dan spirit UU BHP tidak berhenti sampai disitu, kemudian dikeluarkan lagi UU yang serupa yaitu UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Pada masa transisi gerak-gerak kapitalisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan menjadi nyata karena gagasan tersebut juga dipakai oleh aktifis-aktifis perjuangan reformasi dengan menumpang pada pro-demokrasi yang menumbuhkan otonomi, demokrasi, kemandirian lembaga-lembaga pendidikan sehingga masyarakat melihatnya sebagai hal yang baik. Tetapi dampak negative tidak pernah disebutkan oleh orang yang memperjuangkan hal ini.

Peran lembaga-lembaga keuangan International pada masa dan isu ini sangatlah penting, World Trade Organization (WTO), Bank Dunia, Dan International Monetary Fund (IMF) memanfaatkan momentum penjadwalan ulang pembayaran utang luar negeri yang hanya disepakati jika yang berangkutan menerima kebijakan Structural Adjustment  Program (SAP). SAP Mencakup kebijakan-kebijakan Ekonomi Makro dan belakangan juga mencakup kebijakan sosial, privatisasi, kebijakan moneter, jukum usaha, dan pengelolaannya.

Melihat dari Prespektif Ekonomi-Politik, globalisasi dianggap mendatangkan serentak keuntungan dan juga malapetaka. Globalisasi yang mengaburkan batas-batas negara sehingga melakukan usaha untuk mencari keuntungan tidak sulit lagi membuat Multi National Corporation (MNC) dapat mencari untung dibelahan dunia mana saja dan hal ini didukung oleh WTO, Bank Dunia, dan IMF. Globalisasi dari atas ialah sebutan untuk negara-negara maju yang didorong oleh kepentingan kapitalisme, dan globalisasi dari bawah sebutan untuk solidaritas negara-negara sedang berkembang dan belum berkembang yang di marjinalkan oleh kapitalisme.

Neoliberalisme mempunyai prinsip membiarkan pasar bekerja dengan mekanismenya sendiri dengan Invisible Hand yang secara otomatis mengoreksi masalah pasar, dan smuanya itu dapat dijamin hanya daam kerangka negara demokratis. Dalam liberalisme klasik Adam Smith menekankan pentinnya individu agar mempunyai hak akan sesuatu dan tetap memberi ruang tata keadalian dan individu tetap berpartisipasi dalam pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu Adam Smith menulis dengan judul “… the Wealth Of Nation”  tentang kemakmuran suatu bangsa bukan “…the Wealth of Individual”.

Dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Oraganization dan kemudian dilanjutkannnya penandatanganan General Agreement of Tariff and Services (GATS) pada tahun 2005 artinya Indonesia sepakat akan aturan-aturan yang kemudian dikeluarkan WTO. Dalam GATS juga termasuk sector jasa pendidikan, dengan argumentasi bahwa pendidikan termasuk kedalam kategori industry yang mengubah benda fisik, keadaan manusia, dan benda simbolikm dimana kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengatahuan dan keterampilan manjadi memiliki pengtahuan dan keterampilan.

Praktek-praktek neoliberalisme dalam pendidikan semakin nyata dengan adanya pertama swastanisasi, bahwa setiap univesitas (Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institute Teknik Bandung) mempunyai asas, sifat, dan tujuan universitas yang berbeda-beda. Organisasi dan kepemimpinan (Unsur manajemen terkait Fakultas, UPT, Bidang, dan lain-lain) dapat ditentukan oleh Universitas itu sendiri. Pembiyaan Pendidikan juga diatur secara mandiri oleh Universitas. Unit Usaha dan Komersialisasi Kampus, kampus diberikan kewenanan untuk membuat unit usaha yang menjadi sumber pendapatan Universitas. Outsourcing dan karyawan kebijakan menggunakan Outsourcing yang melanggar UU Ketanagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 59, di atur kembali untuk memudahkan kerja-kerja Universitas, pegangkatan karyawan yang harus melalui seleksi Pegawai Negeri Sipil juga di tidak diberlakukan sehingga Universitas nantinya dapat merekrut dengan tahap-tahap yang disepakati.

Kedua praktek dilapangan, biaya kuliah yang semakin mahal, masing-masing universitas mempunyai kewenangan untuk menentukan berapa jalur masuk dan berapa uang pangkal untuk masuk ke universitas tersebut. UI mempunyai 6 jalur masuk, UGM 3 jalur, ITB 3 Jalur, ITS 2 jalur, dan biaya masuknya pun beragam (pangkal) dari 3 juta, 45 jutam hingga tak terbatas (UGM). Membuka Usaha Komersial, Unit Usahapun dibuat oleh Universitas-universitas yang telah duluan memangku status PTN-BH misal, UI dengan PT. Daya Makara yang bergeran dibidang konsultasi dan kontraktor, IPB  dengan PT. Bogor Life Science and Technology, PT. Indah Pesona Bogor, dan PT. Prima Kelola Agribisnis. UGM yang mempunyai unit usaha antara lain: Radio Swaragama, Pos Waralaba, Dan Gama Tchno dan masih banyak lagi. Obsesi Menggolobal, sudah tidak asingpula dengan istilah Go International atau World Class University. Pemerintah tidak sadar bahwa pencitaraan sebagai World Class University adalah bagian dari bisnis kapitalisme global saja untuk menjaul jasa pendidikan negara maju, mengingat ukuran-ukuran bertaraf international itu tidak pernah jelas. Universitas berlomba-lomba untuk mendapat kan gelar World Class University yang juga artinya mempunyai standar International, padahal standar international terbukti tidak menjamin keberlangsungan institusi tersebut, terbukti dengan siapa yang bakal kira Lehman Brothers dan General Motor dua perusahaan yang juga mempresentasikan standar international bangkrut.

Ketiga Rintisan Sekolah Berataf International. Sekolah Berataraf Interantional juga bentuk lepas tangannya pemerintahan. SBI yang kemudian mempunyai struktur organisasi dan kepemimpinan, kurikulum, pengelolaan keuangan yang mandiri adalah bentuk pelapasan tanggung jawab pemerintah terkait bidang pendidikan.

Keempat ISO 9001:2000. Sebuah system manajemen mutu yang dalam nalar industry, yakni untuk kepuasan pelanggan. Hal ini belum tentu sesuai dengan hakikat mutu atau kualitas dalam terminology dunia pendidikan yang lebih substansial dan kompleke menyentuh materi yang diberikan pada siswa, konteks sosial, budaya, psikologis, dan bahkan politis-ideologis. Mutu dalam pendidikan berbbicara mengenai pembentukan karakter murid, pemahaman akan kehidupan, relasi sosial, dan pandangan dunianya selain menguasai mata pelajaran itu sendiri.

Darmaningtyas, dkk menulis buku ini tidak hanya dengan gaya deskrptif-analisis. Dalam buku Melawan Liberalisme Pendidikan juga dituliskan bagaimana konsep pendidikan, globalisasi, dan neoliberalisme sehingga para pembaca yang kurang familiar dengan konsep ini, dengan mudah dapat mengerti konsep-konsep tersebut.

Dalam buku Melawan Liberalisasi Pendidikan, Penulis tidak hanya membahas Pendidikan Tinggi saja, walaupun Pendidikan Tinggi menjadi sorotan utama dalam Buku ini, tetapi juga membahas dari pendidikan dasar, sehingga pembahasan liberalisasi pendidikan dapat dilihat lebih komprehensif. Pembahasan juga dilakukan dengan melihat prespektif global (pengaruh global terhadap kebijakan dalam negeri)

Penulis juga memaparkan banyak data terkait bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia mulai dari masa Reforamasi hingga buku ini diterbitkan. Pemaparan data sangatlah penting dalam menganalisa suatu isu yang ingin diteliti. Data-data terkait Biaya Pendidikan Universitas-universitas,  Peringkat Universitas di Indonesia, Beragam Besaran pungutan Uang Masuk Sekolah, dan masih banyaklainnya tersaji dalam bentuk table sehingga tidak hanya penulis, pembaca pun juga bisa menganalisa dengan memakai data-data tersebut.

Buku ini wajib dibaca oleh para pemerhati pendidikan yang ada di diseluruh Indonesia ketika ingin memperjuangkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara. Sejak terbitnya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, praktek-praktek liberalisasi pendidikan menjadi sangat nyata. Biaya untuk menyelesaikan study S1 sudah hampir berjuta-juta dan juga praktek-praktek untuk memungut biaya dari sumber lainnya selain kegiatan akademik.

[1]Darmanigtyas, dkk 2014. Melawan Liberalisasi Pendidikan, Malang, Madani, hal. viii